Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Kebijakan Pendataan Tahun 2021

Kebijakan-Pendataan-Tahun-2021

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Entitas Dapodik

Adapun entitas Dapodik terdiri dari:

  1. Satuan Pendidikan. Terdiri dari: Identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, alat.
  2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Terdiri dari: Guru, tenaga kependidikan, identitas pribadi, kepegawaian, pendidikan formal.
  3. Peserta Didik. Terdiri dari: Identitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi.
  4. Substansi Pendidikan. Terdiri dari: Rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dan lain sebagainya.

Dasar Hukum Semangat Satu Data Pendidikan Indonesia

  • Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sasaran Satuan Pendidikan

PAUD

  • TK
  • KB
  • SPS
  • TPA

Kesetaraan

  • SKB
  • PKBM

Dikdas

  • SD
  • SMP

Dikmen

  • SMA
  • SMK

Pendidikan Khusus

  • TKLB
  • SDLB
  • SMPLB
  • SMALB
  • SLB

Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

  • SPK SD
  • SPK SMP
  • SPK SMA

Sekolah Keagamaan

  • SDTK
  • SMPTK
  • SMTK
  • SMATK
  • SMAgK
  • Adi Widya Pasraman
  • Madyama Widya Pasraman
  • Utama Widya Pasraman

Alur Pengumpulan Data

Kebijakan-Pendataan-Tahun-2021

Keterangan:

  1. Proses input data di satuan pendidikan.
  2. Pengumpulan data dikelola oleh Setditjen Paud Dikdasmen.
  3. Progres Pendataan dan Manajemen Pendataan untuk pemantauan dan pengelolaan data.
  4. Distribusi data.

Kualitas Data

Cepat

Memerlukan waktu cukup singkat

Dapodik telah menggunakan sistem Aplikasi untuk mengumpulkan data pendidikan.

Lengkap 

Seluruh komponen data ada di dapodik

Kelengkapan data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK).

Mutakhir

Data yang dikirimkan adalah kondisi terkini 

Sekolah telah melakukan sinkronisasi pengiriman data per semester.

Akurat

Data yang kirimkan adalah data apa adanya dari sekolah

Akurasi data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK).

Akuntabel

Kondisi Data dapat dipertanggung jawabkan

Digunakan untuk pemberian: BOS, PIP, TIK, Tunjangan Guru.

Pemanfaatan Data Dapodik

Kebijakan-Pendataan-Tahun-2021

Dapodik sebagai sistem penghubung layanan pemerintah, baik di lingkungan internal Kemendikbud maupun lintas Kementerian/Lembaga.

Pengisian Umum Sarpras

Berikut adalah Deskripsi Alur Pengisian Tanah, Bangunan dan Ruang Pada Aplikasi Dapodik.

Kebijakan-Pendataan-Tahun-2021

  1. Perekaman data Sarana dan Prasana pada Aplikasi Dapodik dimulai dari perekaman data Tanah, selanjutnya data Bangunan, dan Ruang.
  2. Contoh Denah sekolah yang akan diinputkan data pada Aplikasi Dapodik:

    • Bangunan 1 terdiri dari Ruang Kelas, Perpustakaan dan WC siswa.
    • Bangunan 2 terdiri dari 4 Ruang Kelas.
    • Bangunan 3 terdiri dari Ruang Guru, Musolah dan Ruang BK.
    • Lapangan Upacara dan Lahan Parkir termasuk dalam kategori Bangunan yang perlu direkam.

Lulus Bersama Peserta Didik Tingkat Akhir

  • Satuan Pendidikan yang diluluskan melalui proses lulus Bersama adalah sebagai berikut:
    • Jenjang Paud Kelompok B.
    • Jenjang SD Tingkat 6.
    • Jenjang SMP Tingkat 9.
    • Jenjang SMA dan SMK 12.
    • Jenjang Kesetaraan sesuai paket tertinggi yang diselenggarakan pada lembaga tersebut, jika menyelenggarakan Paket A dan Paket B saja maka tingkat akhir pada Paket B yang diluluskan.
    • Jenjang Pendidikan Khusus sesuai rombongan belajar tertinggi yang ada pada satuan pendidikan tersebut, jika jenjang pendidikan hanya sampai tingkat 9 maka yang akan diluluskan peserta didik pada tingkat 9 saja.

  • Petugas Pendataan tidak melakukan proses kelulusan pada Aplikasi Dapodik versi sebelumnya.
  • Proses kelulusan akan dilakukan secara otomatis dari pusat.
  • Jika terdapat peserta didik yang dinyatakan tidak lulus, satuan pendidikan dapat menghubungi Dinas Pendidikan untuk pengajuan pembatalan.

Merger PTK

Merger PTK adalah perlakuan sistem untuk menggabungkan data PTK ganda menjadi satu. Hal ini terjadi karena pencatatan data PTK yang dilakukan lebih dari satu kali di sistem Dapodik.

Kriteria Merger PTK

2 (dua) data PTK berbeda dengan orang yang sama

  1. PTK ganda dengan status induk di sekolah A dan dan non induk di sekolah B, maka sistem memilih data PTK sekolah B digabungkan ke sekolah A;
  2. PTK ganda dengan status induk di dua sekolah, maka sistem akan memilih data PTK digabungkan ke sekolah berdasarkan keaktifan mengajar;
  3. PTK ganda dengan 2 status kepegawaian (PNS dan Non PNS), maka sistem akan memilih data PTK dengan status kepegawaian PNS;
  4. PTK ganda di 2 sekolah dengan status sama-sama non induk, maka sistem memilih data PTK berdasarkan keaktifan mengajar dan JJM terbanyak.

Dampak dan Solusi

Merge PTK berdampak pada data rinci PTK (Riwayat Pendidikan Formal, Riwayat Gaji Berkala, Riwayat Karir, dan lain-lain).

Bagi PTK yang terdampak agar memeriksa kembali data rinci PTK melalui laman https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id/

Jika PTK benar bertugas di 2 (dua) sekolah, laporkan pada Dinas Pendidikan untuk memberikan penugasan sekolah non induknya.

Laman Pendataan Dapodik

Laman Dapodik https://dapo.kemdikbud.go.id

Manajemen Dinas https://datadik.kemdikbud.go.id

Manajemen Sekolah https://sp.datadik.kemdikbud.go.id

Manajemen Individu PTK https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id

Terima Kasih.

Salam Satu Data Pendidikan Indonesia.

Post a Comment for "Kebijakan Pendataan Tahun 2021"